Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah indeks harga yang
menggambarkan tingkat kemahalan konstruksi suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan. Kota acuan yang digunakan pada tahun
2020 masih sama dengan tahun 2018 dan 2019 yaitu Kota Semarang. Kota acuan sebelumnya adalah Surabaya di tahun 2015-2017. Pertimbangan
dalam memilih kota acuan didasarkan pada nilai indeks suatu kota yang mendekati indeks rata-rata nasional serta kelengkapan data.
IKK digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan
geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah
maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
Tidak ada dua gedung kantor yang identik atau jembatan yang sama
persis karena masing-masing memiliki karakter dan desain yang
dibuat khusus untuk ditempatkan pada lokasi masing-masing.
Penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), karenanya,
didasarkan atas suatu pendekatan atau asumsi tertentu. Misalnya
yang menjadi objek adalah bangunan tempat tinggal, maka bangunan
tempat tinggal tersebut harus mengakomodir berbagai macam
rancangan dan model.
Untuk tujuan membandingkan harga konstruksi antar wilayah/
daerah, dikenal ada dua metode penghitungan, yang pertama
dengan pendekatan input dan yang kedua pendekatan harga output.
Pendekatan harga input yaitu dengan mencatat semua material
penting yang digunakan digabung dengan upah dan sewa peralatan
sesuai dengan bobotnya masing-masing. Kelemahan metode ini adalah bahwa kegiatan konstruksi dianggap
mempunyai produktivitas yang sama dan tidak mempertimbangkan
overhead cost.
Pendekatan output dilakukan dengan cara menanyakan harga
konstruksi yang sudah jadi. Pada harga output kelemahannya adalah
bahwa dalam harga bangunan sudah termasuk biaya manajemen dan
keuntungan kontraktor yang bervariasi antar daerah dan antar proyek
sehingga tidak memadai untuk tujuan membandingkan kemahalan
konstruksi antar wilayah.
Alternatifnya adalah mengumpulkan harga konstruksi yang bisa
mencakup overhead cost dan produktivitas pekerja tanpa memasukan
biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Caranya ialah
dengan mengumpulkan harga komponen bangunan seperti harga
dinding, atap, dan sebagainya. Apabila harga-harga komponen
tersebut digabungkan maka akan didapatkan harga total proyek
yang besarannya berada diatas harga input tetapi di bawah harga
output karena sudah memasukkan overhead cost dan upah tetapi
mengeluarkan biaya manajemen dan keuntungan kontraktor. Data
seperti ini bisa didapatkan dari dokumen Bill of Quantity (BoQ) satu
proyek yang sudah selesai.
Penghitungan IKK 2021 dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap
pertama adalah penghitungan nilai komponen konstruksi masing-masing sistem dari suatu bangunan untuk setiap kabupaten/kota.
Nilai komponen tersebut dihitung menggunakan nilai tertimbang
dengan rumus sebagai berikut:
Dengan :
NKj = Nilai Komponen ke-j pada masing-masing sistem dari
suatu bangunan di kabupaten/kota
pk
= Harga material/upah/sewa alat ke-k
qk = Kuantitas/volume material/upah/sewa ke-k
n = Jumlah material/upah/sewa dalam komponen ke-j
Tahap penghitungan kedua adalah menghitung Purchasing Power
Parity (PPP) sistem dengan menggunakan metode regresi Country
Product Dummy (CPD). Model regresi CPD adalah sebagai berikut:
Dengan :
NKj = Nilai Komponen ke-j
Ci = dummy kabupaten/kota ke-i
Pj = dummy komponen ke-j dalam suatu sistem dan
bangunan
αi
dan βj
= Koefisien regresi
PPP (Purchasing Power Parity)Sistemi= exp(αi
)
dengan:
PPPSistemk : purchasing power parity sistem ke-k
NKklx : nilai komponen ke-l, sistem ke-k, di kabupaten/kota
ke-x
NKkl0 : nilai komponen ke-l, sistem ke-k, di kabupaten/kota
acuan
n : jumlah komponen dalam suatu sistem
Tahap penghitungan ketiga adalah menghitung PPP bangunan
dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang (bobot
sistem) dengan rumus sebagai berikut:
Dengan :
n = Jumlah sistem dalam suatu bangunan
Tahap penghitungan keempat adalah menghitung PPP proyek dengan
menggunakan metode rata-rata geometrik dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:
Dengan :
n = Jumlah bangunan dalam suatu proyek
Dalam menghitung PPP sistem diperlukan suatu kota acuan
sebagai pembanding. Kota acuan ditetapkan berdasarkan beberapa
pertimbangan, misalkan pusat distribusi barang, harga cenderung stabil, variasi harga cenderung berada di sekitar harga rata-rata
nasional, dan sebagainya.
Ci
= dummy kota acuan = 0
Tahap penghitungan terakhir adalah menghitung IKK kabupaten/
kota dengan menggunakan metode rata-rata geometrik tertimbang
(bobot APBD) dengan rumus sebagai berikut:
Dengan :
n = Jumlah proyek dalam suatu kabupaten/kota
IKK 2021
IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan
untuk menghitung IKK adalah BoQ tahun 2003. Saat ini material yang
digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah
atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen
aluminium, dsb. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah
yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal
tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk
menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh
karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK
tahun 2020 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan up to
date yaitu menggunakan updating BoQ tahun 2019.
IKK tahun 2020 menggunakan data harga komoditi konstruksi, sewa
alat berat dan upah jasa konstruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode
pencacahan yaitu Juli 2019, Oktober 2019, Januari 2020, dan April
2020. Seperti halnya IKK sebelumnya, IKK tahun 2020 menggunakan
4 periode pencacahan dikarenakan periode tersebut mencakup masa
perencanaan dan pembangunan suatu proyek konstruksi.
Kota acuan pada penghitungan IKK 2021 adalah Kota Makassar,
berubah dari Kota Semarang di tahun 2018-2020. Kota acuan IKK sebelumnya
yaitu Kota Surabaya untuk IKK 2015-2017 dan Kota Samarinda untuk
IKK 2012-2014. Pemilihan kota acuan didasarkan pada wilayah
yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan
mempertimbangkan kelengkapan sumber data.